Bahwa Terdakwa Drs. NANA SUDIANA, S.Sn. M.Pd. Bin (Alm) SUKANTA selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dina pendidikan Kabupaten Indramayu, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 14.10 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Gedung KPRI ( Koperasi Pegawai Negeri ) Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Pejabat Negara, Pejabat Struktural atau Fungsional dalam Jabatan Negeri dan Kepala desas yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 melaksanakan kegiatan ? Sosialisasi ujian nasional SMP, SMA, SMK sewilayah ex Kawedanan Losarang ? yang dihadiri para Kepala Sekolah, Guru Guru, tenaga Pendidikan yang berada di wilayah Ex Kawedanan Losarang;

- Bahwa Terdakwa Drs. NANA SUDIANA, S.Sn. M.Pd Bin (Alm) SUKANTA adalah salah satu nara sumber yang membawakan materi ? Pembekalan dan pembinaan Guru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional ?;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membawakan materi dengan menggunakan alata peraga berupa infocus dengan menayangkan Aspirasi Kompentensi social guru, antara laian mengapa anda ada disini.? Apa tugas anda ketempat ini, lalu mengetahui tujuan tugas kita melalui prospeksi kemudian tujuan hidup, sukses dan bahagia dan penjabarannya: Pencapaian sesuatu yang diinginkan, pencapaian tujuan, terukur dan nyata, contohnya: terkenal, kaya, lulus ujian, bahagia, ruang lingkup wilayah Ciayumajakuning dalam bentuk peta, selanjutnya terdakwa menjelaskan tentang tugas pokok guru dari jumlah penduduk yang selalu bertambah terutama tentang menanggulangi kemiskinan, sehingga guru harus paham tentang kemiskinan, mencakup bahwa Indramayu termasuk Kabupaten yang paling rendah IPM (Indek Pembangunan Manusia), kemudian Terdakwa memperlihatkan data kemiskinan masyarakat Indramayu dan menjelaskan bahwa di kabupaten indramayu kemiskinan melebihi tingkat Nasional, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepad peserta ? siapa yang bertanggungjawab terhadap masyarakat Ciajumajakuing ? ? dan dijawab oleh peserta ? Pimpinan ?, kemudian Terdakwa menanyakan kembali ? Pimpinan yang mana.? ? apakah kabupaten atau Provinsi dan dijawab oleh para Kepala Sekolah, Guru Guru, Tenaga Pendidikan yang hadir ? Provinsi ?, kemudian terdakwa mengatakan kalau Provinsi berarti adalah ... Gubernur, kemudian terdakwa mengatakan Pak Yance siap jadi Gubernur ketika membahas Power figur sebagai Sosial filosofis guru setelah menyampaikan:

1. Untuk pilgub Jabar tanggal 24 Februari 2013 adalah Sholat yang pertama....yang pertma syahadad dan yang kedua Sholat.
2. Setelah satu kita dukung, setelah satu itu apa ? kemudian dijawab oleh para Sosialisi ? dua ?
3. Hanya untuk tanggal 24 Februari 2013 nomor 2 saja,
4. Saya minta 1 (satu) PNS dapat merekrut 10 kepala keluarga
5. Batur sskasur, batur sadapur, batur salembur, batur sagubernur........

- Bahwa ketika Terdakwa membawakan materi dihadapan para Kepala Sekolah, Guru Guru dan tenaga kependidikan pada saat masa kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Barat sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Izin Faizin, S. Pd, saksi Warsidi (Sekretaris), saksi Syafa?atin Maulidiyah dari Team Independen Pemilukada Jabar, saksi Nurpan, SE Msi dari Team sukses pasangan calon Pilgub no. 3, saksi H. Nur Amin Syafi?i Team Anggota divisi kampanye pasangan Pilgub No. 4, merasa dirugikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut ke panwaslu Kab. Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (4) jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;